22 September 2008

Amerika yang Bangkrut


Amerika telah bangkrut. Tidak ada lagi mitos sebagai superioritas. Sebagai adidaya. Negeri Paman Sam ini menuju kehidupan pariah. Kesombongan yang dipertontonkan Presiden George Walker Bush telah berakhir. Menjelang akhir kekuasaannya George W.Bush hanya menyisakan cemoohan oleh bangsanya sendiri.

Amerika telah bangkrut. Tidak ada lagi mitos sebagai superioritas. Sebagai adidaya. Negeri Paman Sam ini menuju kehidupan pariah. Kesombongan yang dipertontonkan Presiden George Walker Bush telah berakhir. Menjelang akhir kekuasaannya George W.Bush hanya menyisakan cemoohan oleh bangsanya sendiri.

Di Iraq Presiden Bush telah gagal. Menteri Pertahanan Robert Gate dan Jendral David Petraeus, Panglima Komandan Pasukan AS di Iraq, menyatakan: “Amerika telah kalah di Iraq”, tegasnya.

Amerika tidak lagi seperti ketika menyerbu Iraq. Di mana Presiden Bush dengan gagahnya mengumumkan perang terhadap rejim Saddam Husien. Sesudah hampir lima tahun, tak berhasil menciptakan stabilitas. Kekacauan terus berkecamuk. Tentara Amerika banyak yang mati di negeri 1001 malam itu. Presiden Bush dengan malu mengumumkan menarik 8.000, dan akan dipindahkan ke Afghanistan.

Di Afghanistan Amerika dan sekutunya terseok-seok. Menghadapi Taliban. Tak berdaya. Armada daratnya tak ampuh. Untuk menghadapi Taliban menggunakan serangan udara. Justru banyak salah sasaran. Warga sipil banyak yang mati. Bukan Taliban. Di sebuah buku yang ditulis seorang peniliti Pakistan, yang berjudul: Afghanistan: “Taliban Return and Future Scenario”, menjelaskan bahwa tentara Amerika dan Nato, tidak bakal memenangkan perang. Afghanistan mempunyai pengalaman panjang dalam perang. Pernah menaklukan pasukan Inggris, dan terakhir imperium Soviet. Jadi di dalam buku digambarkan, Taliban akan kembali mengambil alih kekuasasan.

Amerika menghadapi serangan alam. Lebih dahsyat. Badai tropis telah memporak-porandakan pantai Mexico, dan beberapa negara bagian, terutama Lousiana. Negara bagian ini luluh lantak. Melebihi serangan militer yang menggunakan senjata atom, seperti yang pernah dijatuhkan Amerika di Nagasaki dan Hiroshima, waktu Perang Dunia II. Malapetaka telah mengakibatkan hancurnya bangunan, infrastruktur, dan rumah-rumah penduduk, dan nilai kerugian mencapai puluhan milyar dolar.



Di tengah-tengah amukan badai tropis yang sangat dahsyat itu, terjadi peristiwa yang lebih dahsyat, dan dampaknya bersifat global, yaitu bangkrutnya perusahaan jasa sekuritas Lehman Brothers. Lembaga sekuritas ini mengalami pailit, dan tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar utang sebesar 635 milyar dolar. Kejatuhan lembaga sekuritas Lehman Brothers ini mengisyaratkan, bahwa Amerika benar-benar diujung kebangkrutan. Bahkan, sistem Kapitalisme yang menjadi dasar ideologi global, menunjukkan kerapuhannya.

Lehman Brothers didirikan seorang keturunan Yahudi Jerman, yang berimigrasi ke Amerika, bernama Henry Lehman, ke Alabama, tahun l844. Lehman yang mula-mula membuka toko kecil di Alabama itu, bersama saudara Emanuel dan Meyer, selanjutnya membuka kantor di New York, tahun l858. Usaha kelompok keturunan Yahudi Jerman ini berkembang, dan menuai akhir perjalanannya saat lembaga itu di bawah seorang CEO, Richard Fuld, ylang bergabung sejak tahun 1969. Kebangkrutan Lehman Brothers ini, peristiwa krisis yang terakhir. Krisis ini terus belanjut dan dampaknya sangat luas.Kini, harga saham Lehman di pasar modal tinggal 21 sen dollar. Padahal, sebelumnya harga saham Lehman di pasar modal 67, 73 dolar.

Ancaman kebangkrutan masih terus berlanjut termasuk terhadap perusahaan jasa keuangan Merrill Lynch. Sementara Federal Reserve (Fed) Bank Sentral Amerika, menalangi AIG (Amerika International Group) perusahaan asuransi terbesar di dunia, sebesar 87 milyar dolar. Ini menjaga agar perusahaan jasa asuransi itu tidak ikut bangkrut.

Kebangkrutan Amerika ini akibat sistem dan ideologi yang ‘fasad’ rusak dan bathil. Semua yang rusak dan bathil itu, pasti akan menghancurkan dirinya. “Mereka mendapatkan tulah (akibat) dari kerakusan sendiri, yang sangat berlebihan dalam mencari untung, tanpa mempertimbangkan resiko”, ujar Prof.Michael Sabino, profesor bisnis dari St. Jonh’s University.

Kebangkrutan politik dan ekonomi yang terjadi di Amerika saat ini, menunjukkan kegagalan sistem materialisme yang nyata. Perlu perubahan yang mendasar dalam sistem kehidupan umat manusia dewasa ini. Tidak lagi terus berkiblat kepada sistem kepitalisme yang sangat materliastik. Semua ini bersumber dari faham dan pandangan Yahudi. (eramuslim)

Wallahu ‘alam.

Analisa: Bangkrutnya Lehman Brothers dan Nasib Perekonomian AS
Bangkrutnya Lehman Brothers, perusahaan sekuritas berusia 158 tahun milik Yahudi ini menjadi pukulan berat bagi perekonomian AS yang sejak beberapa tahun terakhir mulai goyah. Sekaligus membuktikan rapuhnya sistem ekonomi kapitalis neo-liberal.

Bangkrutnya Lehman Brothers, perusahaan sekuritas berusia 158 tahun milik Yahudi ini menjadi pukulan berat bagi perekonomian AS yang sejak beberapa tahun terakhir mulai goyah. Para analis menilai, bencana pasar keuangan akibat rontoknya perusahaan keuangan dan bank-bank besar di Negeri Paman Sam satu per satu, tinggal menunggu waktu saja. Inikah tanda-tanda kehancuran sebuah imperium, negara adi daya bernama Amerika Serikat?

Krisis Terburuk
Pernyataan bangkrutnya Lehman Brothers hari Senin kemarin, langsung mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Dalam pembukaan perdagangan hari Selasa (16/9), bursa saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hongkong, China, Asutralia, Singapura, India, Taiwan dan Korea Selatan, mengalami penurunan antara 2 sampai 7 persen. Termasuk bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Tak terkecuali di AS sendiri, para investor di Bursa Wall Street mengalami kerugian besar, bahkan surat kabar New York Times menyebutnya sebagai kerugian paling buruk sejak peristiwa serangan 11 September 2001.

Mantan Kepala Federal Reserve Alan Greenspan mengatakan, krisis keuangan yang terjadi di AS merupakan krisis keuangan terburuk yang pernah ia saksikan dan masih berlangsung dalam jangka waktu lama. Ia meyakini krisis ini akan makin mendalam yang bisa mengakibatkan resesi ekonomi di AS. "Kemungkinan AS bisa lolos dari resesi ekonomi sangat kecil, di bawah 50 persen, " kata Greenspan dalam wawancara dengan ABC News hari Minggu kemarin.

Pernyataan Greenspan bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan Presiden AS George W. Bush dan jajaran pejabat perekonomiannya. Bush mengatakan, apa yang terjadi saat ini cuma penyesuaian kecil dan ia akan bekerja keras untuk meminimalkan dampaknya guna mencegah terjadinya kekacauan ekonomi.

"Saya percaya perekonomian negeri ini akan bergairah kembali. Dalam jangka pendek, penyesuaian di pasar finansial akan terasa sangat menyakitkan. Tapi dalam jangka panjang, saya percaya pasar modal kita sangat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan penyesuaian ini, " kata Bush yakin.

Sementara Menteri Keuangan AS Henry Paulson mengatakan, dirinya akan bekerjasama dengan dewan legislatif AS dan otoritas keuangan di berbagai negara untuk memulihkan "stabilitas dan ketertiban" di pasar modal AS setelah krisis yang menimpa.

Namun para analis bersikap skeptis dengan optimisme Bush dan para pejabat perekonomiannya. "Orang-orang di pemerintahan tidak paham apa yang dialami rata-rata rakyat Amerika. "Mereka saat ini dalam kondisi sangat tertekan. Rumah-rumah mereka sudah tidak ada harganya lagi, mereka terlilih hutang kartu kredit, " kata Israel Adelman, seorang trader dari perusahaan Fordham Financials di Wall Street.

Kepala ekonom di The Saudi British Bank (SBB), John Sfakianakis mengatakan, krisis perbankan yang terjadi di AS menunjukkan bahwa tak ada satu pun institusi finansial yang sempurna dan AS perlu segera memperbaiki regulasinya.

Ia juga mengatakan bahwa sentimen negatif akibat krisis itu akan berlanjut dan tantangan bagi insitusi keuangan adalah bagaimana mereka menjaga kesehatan finansial perusahaannya."Waktu akan menunjukkan apakah sebuah institusi keuangan bisa keluar dari krisis ini, " kata Sfakianakis.

"Mereka yang pesimis meyakini situasi pasar modal akan lesu sampai tahun 2009 nanti dan baru akan bangkit kembali pada tahun 2010. Harus diakui, menyeimbangkan antara kepanikan dengan kepercayaan pasar bukan hal yang mudah. Sikap pemerintah AS yang menolak memberikan kucuran dana buat Lehman menunjukkan bahwa otoritas AS tidak mau menolong perusahaan-perusahaan yang bermasalah, " sambungnya.

Krisis keuangan yang terjadi saat ini juga memicu tanda tanya soal moralitas para bankir dan pemegang saham. Ketika kondisi sedang bagus, mereka jor-joran memberikan modal pada masyarakat kelas atas, menerima gaji, bonus dan keuntungan yang sangat besar. Tapi ketika kondisi keuangan sedang dilanda krisis, para bankir dan pemegang saham seolah lepas tangan dan membebankan tanggung jawabnya pada pembayar pajak.

Dampak paling nyata dari bangkrutnya Lehman Brothers adalah meningkatnya jumlah pengangguran di AS, bahkan di berbagai belahan dunia. Di seluruh dunia, jumlah pegawai jaringan perusahaan Lehman Brothers mencapai 25.000 orang. Pada bulan Agustus 2008, Lehman sudah mengumumkan akan memecat 5 persen dari jumlah pegawainya atau sekitar 1.500 orang.

Sebelum Lehman, sejumah perusahaan di AS sudah melakukan pemangkasan karyawan. Misalnya perusahaan penerbitan koran Gannett Co. Inc. menyatakan akan merumahkan 600 karyawannya dan Ford Motor Co. akan megurangi 300 orang karyawannya. Para analis mempekirakan tingkat pengangguran AS sampai pertengahan tahun 2009 akan meningkat dari 5, 7 persen menjadi 6, 5 persen. Bertambahnya pengangguran berarti bertambahnya beban perekonomian pemerintah.

AS Diambang Kehancuran?
Setelah Lehman Brothers, kebangkrutan masih menghantui perusahaan-perusahaan di Wall Street. Apalagi sejumlah perusahaan finansial yang selama ini dipercaya kuat juga mengalami kesulitan keuangan. Perusahaan pesaing Lehman, Merrill Lynch misalnya, sudah diambil oleh pemerintah AS. Perusahaan raksasa lainnya, American International Group (AIG)-salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia-saat ini juga sedang mencari pinjaman sebesar 40 milyar dollar.

Sejumlah analis berpendapat, inilah detik-detik kehancuran ekonomi negara adidaya AS. Negara yang menganut sistem ekonomi neo-liberal dan menancapkan ekonomi imperialisnya ke berbagai belahan negara, akhirnya ambruk juga.

”Esensinya, riwayat Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi global sudah tamat, ” kata Max Keiser, seorang analis pasar di Paris.

”Sejarah dollar AS sebagai mata uang cadangan dunia sudah selesai dan kita akan melihat negara lain yang akan muncul sebagai kekuatan baru, yang paling memiliki peluang besar adalah negara China, ” papar Keiser.

Menurutnya, krisis keuangan yang menghantam AS sebenarnya sudah diprediksi. AS yang menganut sistem keuangan neo-liberal secara bebas memberikan kredit. Tiba-tiba, ketika kredit tak tersedia sejak musim panas kemarin, bank-bank mulai kelimpungan.

Tapi, kata Keiser, skenario ”kiamat” ini tidak akan terjadi di negara-negara berkembang yang memiliki sumber minyak seperti di Timur Tengah atau negara-negara yang masyarakatnya memiliki dana simpanan yang besar, seperti di China.

”Skenario kiamat ini hanya akan terjadi di AS dan Inggris, di mana masyarakatnya hidup dari uang pinjaman dari generasi ke generasi, ” tukas Keiser.

Hal serupa diungkapkan Andrew Critchlow, redaktur pelaksana Dow Jones Timur Tengah yang berbasis di Dubai. ”Saya pikir ini adalah saat-saat yang menentukan bagi perekonomian dunia, bagi AS, bagi kita semua, yang akan selalu diingat sepanjang hidup kita, ” kata Andrew.

Ia menyamakan krisis keuangan di AS saat ini dengan kondisi era tahun 1920-an, ketika masyarakat dunia mengalami apa yang disebut Great Depression. Secara teknis, bisnis perbankan dan keuangan sudah tidak berjalan.

”Yang paling mengkhawatirkan jika kondisi ini benar-benar menghantam perekonomian riil, menghantam orang-orang di jalan. Mereka tidak punya uang lagi, tidak punya pekerjaan dan berpotensi akan kehilangan rumah-rumah mereka juga, ” sambung Andrew.

Allister Heath, editor surat kabar finansial London’s City A.M menambahkan, ketika bank-bank besar seperti Lehman mengalami kebangkrutan, yang terkena dampaknya juga masyarakat kecil, termasuk para pensiunan yang mempercayakan uang pensiunnya diinvestasikan di bursa-bursa saham yang kebanyakan ditanamkan di sektor perbankan. Selain itu, kata Heath, ribuan orang juga akan menjadi pengangguran.

Pada akhirnya, situasi ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga keuangan termasuk pada pemerintah dengan sistem perekonomian neo-liberalnya yang ternyata rapuh. Sebuah gambaran yang tragis bagi sebuah imperium bernama AS, yang selalu sesumbar dengan sistem perekonomian kapitalis yang disebarkannya ke seluruh dunia, ternyata tak mampu menolong perekonomian di negerinya sendiri ketika terancam kebangkrutan. Bagaimana, masih silau dengan gemerlapnya Amerika Serikat?(ln/berbagai sumber/eramuslim)


Sebuah Imperium Menunggu Waktu Untuk Rubuh

Wondering??.. click gambar diatas...

(swaramuslim.com)

Aksi Tandingan Kongres Anti-Islam di Köln





Ribuan polisi berjaga-jaga diturunkan di Köln akhir pekan ini. Mereka harus menjaga keamanan di sela-sela Kongres Anti-Islam yang digagas organisasi berhaluan kanan Pro-Köln .

Penyelenggara prakarsa "Pro-Köln" yang dikenal menentang keras segala inisiatif kaum Muslim bersama dengan rekan-rekan sealiran dari seluruh Eropa, sedang menggelar protes besar-besaran menentang apa yang mereka sebut "Islamisasi" Jerman dan Eropa.

Pemicunya, adalah rencana pembanguan mesjid di kota Köln.

Pakar ekstremise Wolfgang Kapust mengomentari haluan politik kelompok "Pro-Köln" ini.

"Saya kira, mereka adalah kelompok radikal kanan. Ini tampak dari biografi para pemimpin mereka. Sebagian adalah bekas anggota Partai NPD, sebagian lagi penggagas "Liga Jerman untuk Rakyat dan Tanah Air", semua organisasi itu terkenal karena posisi mereka yang ekstrem kanan, rasis, sikap anti warga pendatang dan rasa nasionalisme berlebihan," ujarnya.

Walau gerakan ini menyebut dirinya Pro-Köln namun mayoritas warga kota Köln menentang haluan kelompok tersebut dan secara tegas mengambil jarak dari para penyelenggara kongres.

Ratusan poster yang tersebar di kota menyerukan aksi perlawanan pasif. Sejumlah organisasi secara spontan menggelar aksi tandingan dengan menyelenggarakan seminar informasi anti gerakan kanan.

Perhimpunan warga Muslim mengumumkan unjuk rasa damai di lokasi pembangunan mesjid yang baru. Dan Inisiatif Kristen-Muslim menyerukan oposisi terbuka bagi aksi kelompok kanan.

Salah seorang anggota direksi inisiatif ini adalah ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Jerman Ruprecht Polenz. Menurutnya, gerakan kanan seperti ini memang tak bisa dilarang begitu saja.

"Mereka sangat cerdik. Mereka tentu tak akan memakai tanda-tanda Nazi secara terbuka, paling mereka merujuk pada kekuatiran masyarakat luas dalam slogannya. Memang Jerman punya masalah dengan integrasi warga pendatang. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita menangani masalah ini? Apakah saya memperkuat sikap anti dengan bertindak agresif. Atau kita mencari solusi melalui dialog? Ini strategi yang kami dukung, dalam hal ini kami dan organisasi Muslim yang menjadi mitra kami, sepakat," ujarnya dikutip radio Jerman.

Pemerintah kota Köln juga was-was menghadapi akhir pekan ini. Mereka kuatir, aksi kelompok kanan ini mencoreng citra kota Köln, kota yang di masa lalu terkenal toleran dan terbuka.

Sejarah menunjukkan, pengaruh Kristen dan Yahudi berakar dalam di kota Köln. Dan dalam tahun-tahun terakhir, Köln juga merangkul diaspora Muslim.

Walikota Köln Fritz Schramma ikut berkomentar terhadap peristiwa ini. Menurutnya, "Sebenarnya, kami tak punya tempat bagi kaum kanan, ini mungkin kedengarannya aneh karena mereka mendapat izin untuk berunjuk rasa di satu lokasi. Di lain pihak, kami ingin mengisolasi mereka di sana. Kami tidak mendukung pendapat mereka. Dan perlawanan warga Köln datang dari berbagai penjuru dan kelompok. Dari Serikat Buruh, Perhimpunan Olah Raga, Gereja juga wakil politik yang mendukung kami dan akan menghadiri aksi tandingan hari Sabtu ini. Dalam protes damai, lengkap dengan kata sambutan dan musik serta rantai manusia dan long march unjuk rasa." [dwwd/www.hidayatullah.com]

Akibat rusuh, kongres anti islam di Jerman dilarang
Polisi cologne, jerman barat melarang kelompok kanan ekstrim untuk mengadakan konferensi anti islam Internasional, laporan media mengatakan hari Sabtu.

Jurubicara kepolosian yang tak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa keamanan penduduk Cologne merupakan prioritas utama dalam membuat keputusan, setelah pecah kerusuhan oleh kelompok radikal kiri yang menentang kongres anti silam terhadap penyelenggara kongres anti islam yang dimotori oleh kelompok kanan ekstrim “Pro Koeln”. yang berbasis di Cologne.

Petugas kepolisian bertongkat bentrok dengan demonstran dijalanan dekat tempat rencana penyelenggaraan kongres tersebut, yang telah dirintangi oleh kelompok anti pemrotes.

Para demonstran bertopeng bersembunyi dibelakang sejumlah barikade jalanan, melempari petugas keamanan dengan batu dan petasan.

sedikitnya seorang pejabat kepolisian terluka dan 8 perusuh ditangkap.

Kejadian bermula dari berkumpulnya ribuan massa secara damai di katedral Cologne, untuk mengekspresikan penentangan mereka terhadap kongres anti islam tersebut.

Kepada massa, Walikota cologne-Fritz schamma- mencela konferensi yang diselenggarakan kelompok kanan ekstrim tersebut, dan menuduh mereka sebagai “euro fascist”. “Saya katakan, disana ada pintu. Pulanglah kerumah,” katanya.

hari Jum’at, pemerintah Jerman juga dituduh ikut merencanakan konferensi Anti Islam Internasioanal yang direncanakan berlangsung 3 hari tersebut.

berbicara pada penjelasan singkat reguler pers mingguan, seorang juru bicara wanita untuk kementrian dalam negeri Jerman menuduh semua aksi-aksi ektrimist berhubungan dengan kongres anti Islam.

Gabriele hermani menekankan bahwa kongres tersebut akan berdampak negatif terhadap kerjasama damai antara pemerintah Jerman dan warga negara muslim Jerman.

Usaha untuk melarang kongres tersebut awalnya gagal karena alasan-alasan legal, Demikian menurut Presiden kepolisian Cologne, Klaus Steffenhagen.

Menurut agen intelijen dalam negeri jerman-Verfassungsschutz-, “Pro Koeln” telah mengundang 1000 ekstrimist sayap kanan untuk hadir di kongres tersebut, diantaranya adalah para politisi sayap kanan ekstrim dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Austria, belgia, Inggris, spanyol dan italia.

Fokus utama dari “Pro Koeln” adalah penentangan mereka terhadap rencana konstruksi masjid Besar Cologne bagi sekitar 150.000 penduduk muslim Cologne.

“Pro Koeln” memiliki 5 kursi dari 90 anggota dewan kota Cologne.

Ada sekitar 3,5 juta Muslim di Jerman, 2,5 juta di antaranya adalah muslim Turki. (dikutip dari dzulfikar.wordpress.com)

Kongres Anti – Islam di Köln
kelompok-kelompok dari seberang Eropa sedang merencanakan konferensi Anti-Muslim di kota Cologne, sebelah Barat Jerman pada Jumat, 19 September, untuk menghalangi imigrasi Muslim ke benua Eropa.

"Kami menolak untuk membiarkan benua kami menjadi Eurabia" atau suatu multikultural di negara "Injil", Pro Koeln (Pro- Cologne), kata seorang anggota "Kongres Anti-keIslaman", dalam pamflet dan situs webnya.

"Kami akan memelihara tanah air kami, kota kami, kota dan desa kami, peradaban kami dan cara hidup kami".

Konferensi selama dua hari tersebut diharapkan dapat menarik setidaknya 150 politikus dan wartawan dari seberang Eropa, termasuk seorang politikus Perancis Jean-Marie le Pen, politikus Belgia Filip Dewinter dan MP Eropa Andreas Moelzer, yang pernah diusir dari Partai Kebebasan Austria karena terlalu ekstrim.

"Mereka adalah ekstrimis!", kata Wolfgang Kapust, seorang pakar, kepada Deutsche Welle.

"Anda bisa melihatnya dalam biografi pemimpin mereka." Mereka adalah anggota Partai Demokrasi Nasional, mereka di Republikan, dan mereka mendirikan Liga Jerman yang sangat radikal bagi masyarakat dan Tanah Air.

"Semua organisasi dan partai ini adalah penggolongan oleh posisi, rasisme, dan pengertian kuat nasionalisme".

Pembalasan

Konferensi Anti-Muslim telah menyulut api dari politikus dan penduduk Jerman.

"Yang menyalahgunakan kosmopolitan dan demokratis Cologne sebagai tempat pertemuan untuk para sayap kanan yang radikal adalah melawan toleransi, melawan perdamaian, melawan umat manusia", kata Juergen Ruettgers, perdana menteri negara bagian North Rhine-Westphalia.

Mayor Fritz Schramma menyebut para pendukung Cologne sebagai sikap acuh tak acuh.

"Tutup jendela dan pintu anda, rendahkankan daun jendela anda," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Hal ini jelas bagi Pro Koeln dan pengikut setianya: Anda tidak diterima di Cologne".

Walikota Cologne telah mengumpulkan 40.000 sampai 60.000 orang untuk satu di antara sekitar 20 orang yang melakukan demo terhadap Anti-Muslim.

"Cologne adalah kota bagi orang Kristen dan orang Muslim, bagi orang dengan dan tanpa agama.. Dan terkenal akan keaneka ragaman dan toleransinya... para penganut Sayap Kanan penyebar ketakutan tidak akan disambut"

Ratusan tanda yang dibutuhkan dalam perlawanan pasif melawan peristiwa tersebut telah dibentuk oleh penduduk.

Serikat buruh, gereja dan kelompok lainnya juga telah mengumumkan rencana untuk memprotes melawan konferensi.

para Muslim Jerman, yang ditaksir sekitar 3,2 juta orang, juga sedang merencanakan rentetan baris damai melawan kelompok tersebut.

Meskipun Islam merupakan agama kedua Eropa, orang Muslim Eropa sedang menghadapi kampanye kelompok-kelompok untuk memiliki mesjid agung sebagai tanda "keIslaman" Eropa.

Jajak pendapat oleh Pusat Penelitian Bangku Gereja yang berbasis di Washington minggu ini mengetahui bahwa sikap terhadap Muslim sudah semakin negatif tahun-tahun ini.

52 persen dari orang Spanyol, separuh orang Jerman, 46 persen dari Polandia dan hampir empat dari 10 orang Muslim Perancis dibenci.

Sedikitnya kurang dari sepertiga di antara orang Rusia dan sekitar seperempat di antara orang Britania menunjukkan sikap Anti-Muslim. (in/IOL/Suaramedia, swaramuslim.com)

Buku Hitam-Putih FPI “Dikritik Habis”


Dari bahasanya, buku ini terlalu menghakimi Front Pembela Islam (FPI). Alangkah baiknya, buku itu ditarik saja dari peredarannya.” Begitulah komentar Adian Husaini saat membedah buku Hitam-Putih FPI (diterbitkan oleh Nun Publisher) di kantor Majalah Gatra.

Jakarta beberapa waktu lalu. Hadir dalam acara itu antara lain: KH. Kholil Ridwans (Ketua MUI), Habib Muhsin Al Atas (Ketua Majelis Dewan Syuro FPI), Yudi Latif (Dosen Universitas Paramadina), dan sebagian Laskar FPI.

Buku Hitam-Putih FPI yang ditulis oleh Alumni Gontor dan Al Azhar – Kairo, Andri Rosadi, Lc, M.Hum ini mengungkapkan rahasia-rahasia mencengangkan ormas keagamaan paling kontroversial. Andri juga mengklaim dirinya melakukan investigasi langsung dari markas FPI. Dari penelusurannya ke markaz FPI, namun belum pernah mewawancarai Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab itu, Andri dituding telah melakukan penyusupan ke ormas Islam yang selama ini dikenal “galak” memerangi kemaksiatan. Bahkan ia dianggap sebagai agen zionis. Atas tudingan itu, Andri membantah keras telah melakukan penyusupan.

Dalam pandangan Andri, FPI adalah “the other” yang harus didekati dan dipahami, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum. Pemahaman hukum di kalangan FPI, saya lihat jauh lebih kompleks. Setidaknya ada dua dimensi hukum yang mereka praktikkan secara bersamaan dalam kehidupan sosial budaya: hukum positif dan fikih.

“Hukum fikih yang dipahami oleh para pengikut FPI tidak pernah menoleransi segala bentuk penyimpangan moral dan prinsip ajaran agama. Repotnya, ketika terjadi benturan antara hukum positif dan hukum fikih, pengikut FPI lebih memilih cara penyelesaian yang sesuai dengan selera mereka dengan mengatasnamakan agama,” ujar Andri yang ditulis dalam bukunya. (Adhes Satriya, sabili.co.id)

Propaganda Israel Di Balik Kunjungan AS Ke MUI


Campur tangan AS di Indonesia bak matahari di siang bolong.Kini, giliran Utusan Khusus Deplu AS menyambangi MUI.Anehnya, kunjungan ini tak tercium pers.

Tak ada angin tak ada hujan. Siang itu, sekitar jam 15.00 Wib, dua orang bule berkebangsaan Amerika Serikat (AS) dan seorang berkebangsaan Pakistan menyambangi kantor MUI di Jl Proklamasi 5 Jakarta Pusat, Selasa (29/7). Tamu yang dipimpin oleh Gregg J Rickman, Utusan Khusus Departemen Luar Negeri AS untuk Mengawasi dan Melawan Gerakan Anti Yahudi ini, diterima Ketua MUI Drs H Amidhan, Drs HA Nazri Adlani, Ketua Komisi Luar Negeri MUI Junaedi dan Staf Sekretariat MUI Anwar Abas.

Dalam pertemuan yang berlangsung singkat ini, Gregg meyakinkan MUI bahwa Yahudi itu terpisah menjadi dua yakni, Yahudi sebagai agama dan Yahudi sebagai kekuatan politik (Zinosme). Mereka mengklaim, misi yang dibawa adalah Yahudi sebagai agama bukan politik apalagi gerakan Zionis. Karenanya, Gregg menawarkan sebuah hubungan harmonis sebagai sesama pemeluk agama. Apalagi, Yahudi, Kristen dan Islam merupakan satu rumpun agama yang dibawa Nabi Ibrahim as.

Menjawab ajakan ini, Ketua MUI Drs H Amidhan menegaskan, umat Islam Indonesia tidak bisa memisahkan Yahudi sebagai agama dengan Yahudi sebagai Zionisme. “Semua Yahudi adalah Zionis,” ujarnya. Apalagi, pemerintah RI memiliki komitmen mewujudkan terbentuknya negara Palestina merdeka, sebagai amanat Pembukaan UUD 45, konstitusi tertinggi negeri ini. “Selama Israel menghambat terbentuknya negara Palestina merdeka, pemerintah dan umat Islam Indonesia tidak akan menjalin hubungan dengan Israel,” tegasnya

Ketua Komisi Luar Negeri MUI Junaedi menambahkan, jika ingin meningkatkan hubungan AS dengan Indonesia, keliru jika mereka membawa Yahudi di Indonesia. Pasalnya, di Indonesia tidak ada lagi komunitas Yahudi. Ketika, Junaedi menyinggung soal Taurat yang tidak asli lagi karena banyak diubah manusia, mereka tersinggung dan balik mengatakan bahwa al-Qur’an juga tidak otentik lagi. Akhirnya, Junaedi pun menjelaskan panjang lebar bahwa keaslian al-Qur’an tetap terjaga hingga akhir zaman.

Karena MUI tak merespon ajakan mereka, akhirnya dua utusan Pemerintah AS dan seorang diplomat yang menjabat Sekretaris Bidang Kebudayaan Kedutaan Besar AS di Jakarta ini, cepat-cepat berpamitan. Uniknya, ketiganya tak sempat menikmati teh hangat dan makanan kecil yang sudah disediakan. Bahkan, ketiganya pun tidak lagi bersalaman dengan tuan rumah sebagaimana saat mereka datang.

Meski begitu, Gregg masih sempat meninggalkan sebuah CD di meja tamu yang berisi Laporan Departemen Luar Negeri AS tentang Contemporary Global Anti-Semitism; A Report Provided to the United Statet Congres (Laporan Gerakan Global Anti Yahudi Kontemporer; yang Dikeluarkan Kantor Utusan Khusus untuk Mengawasi dan Melawan Gerakan Anti Yahudi).

Dalam laporan setebal 81 halaman yang diperoleh Sabili ini, Indonesia disebutkan sebagai salah satu negara yang memiliki lembaga independen anti Yahudi. Hal ini terdapat pada Bagian 6 yang membahas tentang Anti-Semitism in Private Media (Anti Yahudi dalam Media Independen), hal 55–59. Di sini tertulis, Majalah Sabili menjadi bagian dari media independen yang sering menyuarakan gerakan anti Yahudi.

Berikut kutipan pernyataan dalam laporan tentang Sabili ini. “Sabili adalah majalah yang dibaca secara luas, sering mempublikasikan artikel dengan banyak pendapat yang mengusung semangat anti Yahudi dan topik serupa untuk melakukan himbauan. Contohnya, tentang eksistensi aktivitas konspirasi Zionis di Indonesia.”

Anehnya, kedatangan dua orang utusan khusus Pemerintah AS dan seorang pejabat diplomat Kedubes AS di Jakarta menyambangi MUI ini, sama sekali tak diketahui media. Padahal, pada saat yang sama, isu intervensi dan campur tangan AS terhadap Indonesia sedang mancapai klimaks. Pasalnya, pada hari itu juga, Selasa (29/7), 40 anggota Kongres AS mengirimkan surat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Surat yang dikirim melalui Duta Besar RI di AS Sudjadnan Parnohadiningrat ini berisi, permintaan agar pemerintah Indonesia segera membebaskan tanpa syarat dua anggota Organisasi Papua Perdeka (OPM), Filep Karma dan Yusak Pakage. Keduanya dijatuhui hukuman masing-masing 15 dan 10 tahun penjara, April 2005, karena aktivitas separatisnya, mengibarkan bendera Bintang Kejora di Abepura, 1 Desember 2004.

Sebelumnya, Division Head Public Relation PT Indosat, Adita Irawati menyatakan, staf Kedubes AS juga menyambangi kantornya. Mereka meminta, agar Indosat memutuskan kontrak dengan TV Al-Manar, karena televisi ini milik Hizbullah. Pemerintah AS menyatakan, pejuang Hizbullah dan TV Al-Manar yang berbasis di Libanon merupakan organisasi teroris. Memang, agar diterima pemirsa di kawasan Asia Tenggara, Cina, Taiwan dan Australia, Al-Manar menyewa satelit C2 milik Pt Indosat. Kontrak diteken selama tiga tahun, sejak April 2008 sampai April 2011.

Anehnya lagi, pada saat isu-isu ini muncul ke publik, tiba-tiba pada acara peringatan Hari Pribumi Internasional di Wamena, Papua, Sabtu (9/8), terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora. Akibatnya, kerusuhan pun pecah, yang mengakibatkan tewasnya Otinus Tabuni (41).

Meski sulit menemukan benang merah keterkaitan kasus ini, tapi kita bisa membaca kecenderungannya. Salah satunya, Gregg J Rickman, Utusan Khusus Deplu AS ini mengaku, kunjungannya demi misi Yahudi sebagai agama bukan gerakan zionis. Jika atas nama agama kenapa yang datang bukan Rabi Yahudi? Apa urusannya Deplu AS dengan misi agama? Aneh? (Dwi H, Diyah K, Citra S, sabili.co.id)

Lho, Perawat Dilarang Berjilbab


Larangan penggunaan jilbab ternyata masih terjadi di negara yang penghuninya mayoritas Muslim. Hal ini menimpa Perawat Rumah Sakit Karya Medika II Tambun. Sungguh Terlalu!

Berita mengagetkan itu kami terima dari telepon. Setengah tak percaya kami mendengar laporan dari seseorang di ujung telepon. Hari gini masih ada pelarangan jilbab? Padahal setiap 4 September ditetapkan sebagai Hari Solidaritas Jilbab Internasional dan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 juga telah menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kenapa masih ada pelarangan jilbab?

Bak puzzle, segera kami menyusun laporan itu satu demi satu. Setelah menemui si pemilik suara, Sabili menuju TKP. Benar! Kasus pelarangan jilbab kembali terjadi, kali ini korbannya perawat Rumah Sakit Karya Medika (RSKM) II Tambun, Bekasi. Pihak rumah sakit beralasan agar perawat tidak berafiliasi pada golongan tertentu, tidak boleh menggunakan simbol-simbol agama.

Di awal Agustus, di tengah teriknya matahari, Sabili datang ke RSKM Tambun untuk mengkonfirmasikan kebenaran berita tersebut. Sebelum menemui bagian informasi, Sabili sempat melihat sebuah mushala As-Syifa bertuliskan “Majelis Taklim RSKM II” di dekat pintu masuk utama. Setelah bertemu bagian informasi, Sabili pun terkejut melihat karyawati RSKM bagian informasi yang memakai jilbab. Benarkah RSKM ini melarang jilbab bagi perawatnya?

Setelah Sabili mengemukakan keinginannya untuk bertemu dengan Kepala Humas RSKM II, Robin Damanik, karyawati bagian informasi menjelaskan kepada Sabili bahwa ia sedang rapat. “Tidak bisa diganggu!” Kemudian petugas itu memberikan brosur rumah sakit yang tercantum nomor telepon untuk dihubungi.

RSKM II yang bermoto “Kesehatan Anda Kepedulian Kami” berdiri sejak 2003 di jalan Sultan Hasanuddin No 63 Tambun Bekasi. Sebelum datang ke RSKM tersebut, kami sempat bertemu dengan dua saksi teman korban, Melati dan Abdullah (bukan nama sebenarnya). Mereka menjelaskan, setelah diterima bekerja pihak manajemen mewajibkan perawat dan karyawan yang berjilbab untuk melepaskan jilbabnya saat bekerja, bila tidak maka perusahaan tidak bisa menerima. Padahal peraturan itu sama sekali tidak tertulis dan tercantum dalam aturan perusahaan. Pihak RSKM beralasan mengenakan jilbab mengganggu pekerjaan saat melayani pasien.

Abdullah menuturkan sungguh tidak logis dan dibuat-buat. Padahal kita tahu di RS Islam saja perawatnya memakai jilbab, toh tidak mengganggu pekerjaan. Kalau memang jilbab menggangu dalam bekerja kenapa tidak ada peraturan tertulis dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Anehnya lagi, lanjut Abdullah, jilbab hanya dilarang di RSKM Tambun, sedangkan di RSKM I Cibitung yang terletak di Jl Iman Bonjol Cikarang Barat tidak dilarang. Padahal keduanya adalah satu grup. “Kalau memang itu sebuah peraturan kenapa berat sebelah,” tuturnya.

Menurut seorang sumber di RSKM I Cibitung, jilbab dilarang di RSKM Tambun sudah sejak berdirinya pada tahun 2003. Awalnya bukan hanya perawat yang dilarang, tapi juga karyawan medis maupun non medis. Tapi sekarang perawat saja yang dilarang berjilbab. Ia pun mengakui adanya dikotomi manajemen di RSKM I dengan RSKM II. Di RSKM I jilbab tidak dilarang karena mayoritas manajemennya Muslim sedangkan di RSKM II dilarang karena manajemennya non Muslim.

Berdasarkan pantauan Sabili, pelarangan jilbab ini mulai terkuak saat bulan Juli lalu, ketika 10 orang perawat dimutasi dari RSKM Cibitung ke RSKM Tambun dengan alasan butuh perawat karena jumlah pasien bertambah. Tujuh orang yang dimutasi itu adalah perawat yang berjilbab. “Kenapa harus yang berjilbab yang dimutasi? Kenapa tidak yang lain. Selain itu mengapa pihak manajemen tidak berkoordinasi dengan majelis taklim An-Nur yang ada di RSKM Cibitung,” tukas Abdullah kepada Sabili bingung.

Saat rapat di Aula RSKM I tanggal 9 Juli 2008 tentang mutasi karyawan dari RSKM I ke RSKM II, Abdullah yang ditemui Sabili di sebuah warung bakso di Cikarang Barat menjelaskan di antara pembahasan rapat itu menyamakan pelayanan di RSKM I dan II dengan beberapa rumah sakit lain yang mengatasnamakan profesionalisme. Hal ini tentu membuat resah para perawat yang berjilbab. Pasalnya, ini berarti sama saja melarang perawat mengenakan jilbab saat bekerja. Padahal tak ada hubungan antara jilbab dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi berjilbab tidak menghalangi profesionalitas.

Melati mengungkapkan usaha konsolidasi telah dilakukan tujuh karyawati berjilbab tersebut dengan Direksi. Namun, Direksi hanya menjawab, “Di RSKM II memang harus melepas jilbab, jika tidak mau maka tidak usah bekerja di situ.”

Bagi yang istiqamah demi mempertahankan jilbabnya, dia akan ditempatkan di ruang rawat biasa. Ini sama saja penurunan jabatan secara halus dan membuatnya tidak nyaman.

Salah satu korban yang dihubungi Sabili via telepon membenarkan adanya pelarangan jilbab bagi perawat di RSKM Tambun. Karena ia menolak melepaskan jilbab, akhirnya ia pun dipindahkan ke bagian lain yang lebih rendah. Sudah bisa ditebak gajinya pun minim. Perpindahan kerja itu secara tidak langsung merupakan penurunan jabatan.

Sementara itu, Humas RSKM Tambun Robin Damanik saat dikonfirmasi Sabili via telepon (12/8) membantah adanya pelarangan jilbab. Robin pun balik bertanya? “Dari mana berita tersebut?”

Menurutnya tidak benar ada larangan memakai jilbab bagi perawat maupun karyawati. “Tidak ada larangan bagi perawat untuk mengenakan jilbab di RSKM II, berita itu perlu diluruskan,” tutur Robin dengan tegas.

Menanggapi kasus ini, Divisi Publikasi dan Kajian Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Fitria menjelaskan, seharusnya pihak RSKM tidak melarang jilbab, karena itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. “Tidak ada satu pun UU tenaga kerja yang melarang memakai jilbab,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Anggota DPR dari Komisi VIII Yoyoh Yusroh. Ia menjelaskan pelarangan jilbab tidak berdasar dan bertentangan dengan SK 3 Menteri tahun 1991. Seorang perawat mengenakan jilbab dalam rangka melaksanakan UUD 1945 pasal 29 ayat 2. “Kalau jilbab dilarang berarti melanggar UUD 45 tersebut,” sebut jilbaber yang kini menjadi politisi itu.

Selanjutnya, Yoyoh menyarankan agar mengedepankan musyawarah antara perawat dengan pimpinan RSKM. Kalau buntu bisa juga dengan bantuan dari lembaga-lembaga sosial yang mempunyai kekuatan hukum. Karena tidak mungkin persoalan itu diselesaikan secara perseorangan. “Kalau perawat RSKM di Tambun masih juga dilarang mengenakan jilbab, adukan saja ke DPRD Bekasi,” saran Yoyoh.

Saran Yoyoh tepat sekali, di zaman keterbukaan memang harus menyuarakan kepentingan. Tak perlu takut-takut lagi. (Andy S, Citra S, sabili.co.id)

PDIP Dan PKS Tidak Mungkin Koalisi

Wacana koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2009 dinilai tidak mungkin terjadi. Hal itu karena kekuatan politik dan ideologi keduanya tidak ada kedekatan.Betulkah PKS ,PAN Dan PPP Koalisi yang tepat ?

"Sehingga lebih besar ketidakmungkinannya," kata Pengamat Politik Islam Bachtiar Effendi usai Diskusi dengan tema Tawuran dan Kepiluan di bulan Ramadan di Gedung DPD, Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/9/2008).

Bachtiar mengumpamakan posisi PDIP dan PKS secara ideologis seperti di kanan dan kiri. PDIP berazaskan Pancasila dan marhaenisme sementara PKS berazaskan Islam.

Proses koalisi yang memungkinkan dan mudah terjadi, kata Bachtiar, yaitu PDIP dengan Golkar. Sedangkan PKS dengan Partai Amanat Nasional (PAN) atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Jadi saya melihat isu atau wacana koalisi PDIP dan PKS hanya kembang-kembang Pemilu 2009 saja," ujarnya.

Dikaitkan bahwa wacana koalisi PDIP-PKS sebagai langkah pragmatis menjelang Pemilu, Bachtiar mengatakan tidak mungkin. Terutama jika PDIP ingin membangun koalisi seperti yang terjadi di Malaysia.

Di negeri tersebut, partai bergabung dalam umno. PDIP, selalu mengatakan ingin membangun koalisi besar sperti umno.

"Itu tidak akan terjadi," kata dia. (dakta.com)

Siapa Bilang RUU Pornografi Disahkan 23 September ?


Kabar Rancangan Undang Undang (RUU) Pornografi akan disahkan dalam waktu dekat ternyata tidak benar. Ini setelah Ketua Panitia Kerja RUU Pornografi membantah informasi itu.

"Saya gak pernah bilang tanggal 23 selesai, itu kan isu yang beredar di publik, karena publik sudah menunggu," kata Balkan Kaplale kepada wartawan di Gedung Nusantara 2 DPR, Jakarta, Jumat (19/8/2008).

Balkan mengaku hanya mengikuti mekanisme dan tata tertib DPR. Sebab, semua rancangan pasal berada di DPR. "Bamus sebenarnya sudah merancang jadwal, tapi teknis kami, kami butuh masukan dari luar, namanya uji publik untuk lebih menyempurnakan," ucapnya.

Di sisi lain, Balkan merasa heran dengan adanya penolakan sejumlah pihak terhadap rencana pengesahan RUU Pornografi. Keheranan itu karena pihaknya telah melakukan uji publik ke berbagai provinsi seperti Bali, Maluku, Kalimantan Selatan, Papua, Batam, dan DKI Jakarta.

Selain itu, Panitia Kerja RUU Pornografi juga telah melakukan studi banding ke Amerika Serikat dan Turki. "Jadi kurang apa lagi," tanyanya.

Sementaa itu proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi diyakini akan berlangsung sengit. Karena itu, tahapan ini diprediksi akan berakhir dengan mekanisme voting.

Mengenai RUU Pornografi, lanjutnya, pihak panitia kerja DPR telah membahasnya dengan pemerintah. Hasilnya, pemerintah memberikan apresiasi berupa dukungan melalui Menkumham, Depag, Kementrian Perempuan, dan Menkominfo.

"Di AS saja ada dua departemen yang mengawasi tentang pornografi (Departemen HAM dan komisi pornografi). Sedangkan di Turki yang katanya negara Islam sekuler, ada dua departemen yang mengawasi tentang pornografi, yaitu Departemen Agama dan Departemen Kepolisian," tandasnya. (dakta.com)

Siti Musdah Mulia : Tunda RUU Pornografi !


Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mendesak DPR menunda pengesahan RUU Pornografi karena telah mengabaikan prinsip kebebasan individu setiap warga negaranya. Lalu Bagaimana dengan Hak Individu umat Islam ? Apakah Kami tidak memiliki Hak yang sama ?

Ketua Umum ICRP Siti Musdah Mulia di Jakarta, Jumat, menyatakan "Sebuah undang-undang itu harus menjamin kebebasan individu setiap warga negaranya, bukan malah mengekangnya,".

Secara substansial, katanya, RUU Pornografi mengabaikan prinsip tersebut karena sudut pandang dan perspektif RUU ini bias pada keyakinan tertentu serta tidak berdiri di atas semua keyakinan dan perspektif yang ada tentang pornografi atau seksualitas secara umum.

Selain itu, ICRP memandang, kebebasan berekspresi setiap individu dijamin dengan tegas oleh konstitusi.

Lebih lanjut, Siti menegaskan bahwa RUU Pornografi ini akan membuka peluang bagi warga negara untuk saling menghakimi, atau menjadi polisi moral bagi sesamanya.

"Maraknya kekerasan mengatasnamakan agama dan keyakinan tertentu, premanisme berkedok agama, seakan mendapatkan justifikasi dari RUU ini," katanya.

Namun demikian, ICRP menyadari pula bahwa dalam aspek tertentu, pornografi sudah sangat meresahkan dan perlu diberantas.

Tetapi terburu-buru mengesahkan sebuah undang-undang yang masih sarat masalah dan perlu diperdebatkan lagi juga akan berakibat banyak pihak yang menjadi korban.

Karena itu ICRP mengimbau DPR dan semua elemen bangsa untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya terkait upaya pemberantasan pornografi yang meresahkan semua pihak tersebut.

ICRP adalah sebuah lembaga lintas agama yang mengedepankan prinsip kesetaraan, kebangsaan, dan non-diskriminasi. (dakta.com)

Tuduh Merugikan Wanita, Massa Tolak RUU Pornografi


Ratusan massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pornografi sekira pukul 10.15 WIB, Minggu (21/9/2008).

Massa mengawali aksinya dengan melakukan longmarch dari Gedung Kesenian Cak Durasim, Jalan Genteng Kali, Surabaya menuju Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo yang berjarak sekitar 500 meter.

Mayoritas peserta aksi memakai pakaian adat. Selain itu, para demonstran juga membentangkan bendera merah putih berukuran 10 x 3 meter. Sesampainya di depan Gedung Negara Grahadi, para penari langsung menampilkan tari-tari tradisional dan peserta aksi lain melakukan orasi.

Erma Susanti koordinator aksi menyatakan, elemen masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Timur menolak pengesahan RUU Pornografi karena RUU ini tidak melindungi perempuan dan anak. Sebaliknya RUU Pornografi justru merugikan kaum perempuan.

"RUU Pornografi akan memasung otoritas perempuan terhadap tubuhnya dan mengkriminalkan perempuan dan anak menjadi korban," ujar Erma di Surabaya.

Selain itu, sambung dia, substansi RUU Pornografi tidak menjawab akar persoalan praktek kejahatan industri pornografi yang seharusnya bisa diatasi pemerintah seperti modus-modus sindikat industri pornografi di publik.

Sementara itu Pengunduran diri Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) dari pembahasan RUU Pornografi disesalkan oleh anggota Pansus RUU Pornografi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal.

"Saya menyayangkan sikap PDIP dan PDS yang justru mengundurkan diri di saat akhir," kata Kamal kepada wartawan dalam diskusi soal RUU Pornografi di Warung Daun, Jalan Pakubuwono Jakarta Selatan, Sabtu (20/9/2008).

Menurutnya jika keberatan dari PDIP dan PDS disampaikan dari awal, akan lebih memudahkan Pansus mencari solusi atas keberatannya tersebut. (dakta.com)