Umat di Murtadkan, Pemkot Bela Mahanaim ?!

''Yayasan Mahanaim hanya membuat kegiatan bagi-bagi hadiah. Mungkin dalam rangka menyambut hari Natal. Mereka Baik kok, bikin acara sosial'' ujar Momon Sulaiman, Juru bicara Pemkot Bekasi, mewakili walikota yang tengah menunaikan ibadah haji.

Juru Bicara Pemkot Bekasi, Momon Sulaeman. Pemkot, katanya, tidak sependapat dengan desakan pembubaran yayasan dari berbagai pihak. Dia menilai, telah terjadi kesalahan persepsi antara pihak Yayasan dan Front Anti Pemurtadan Bekasi (FAPB). ''Yayasan hanya membuat kegiatan bagi-bagi hadiah. Mungkin dalam rangka menyambut hari Natal,'' ujarnya.

Menurut Momon, FKUB tidak memiliki kepentingan apa pun dengan kasus ini. Seharusnya, tugas FKUB hanya untuk kegiatan yang memerlukan pemantauan agar tidak terjadi bentrok antaragama. Kegiatan B3 yang diadakan Yayasan Mahanaim merupakan kegiatan sosial yang baik.

Justru yayasan ingin menciptakan kerukunan dengan berbagi hadiah,'' katanya

Sedangkan Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Sutriyono, segera melayangkan surat teguran kepada Pemkot Bekasi menyusul terjadinya polemik kegiatan 'Bekasi Berbagi Bahagia (B3)' yang dilakukan Yayasan Mahanaim. Surat teguran itu juga akan ditembuskan kepada pihak terkait, misalnya, kepolisian dan pengadilan.

''Agar ada percepatan penyidikan dan dilakukan penindakan,'' kata Sutriyono, Kamis (4/12).

Diakuinya, kewenangan pembubaran yayasan, menurut Sutriyono, hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat rekomendasi dari Pemkot Bekasi. Senada juga disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badruzzaman Busairi. Pihaknya juga mengklaim telah mengirimkan utusannya yang berasal dari umat Protestan untuk datang ke yayasan, sayangnya hingga kini utusannya tersebut belum memberikan laporan. ''Tugas FKUB hanya dapat memberi masukan kepada wali kota agar sesegera mungkin menindak yayasan,'' katanya.

(dakta.com)

Diam-diam Pemerintah Ajak Israel IkutPameran

"Deplu, Dep. Perindustrian dan Depkum HAM (yang membawahi imigrasi) perlu memberi penjelasan terbuka ke publik dan DPR mengapa perusahaan Israel bisa ikut serta," terang Ketua Departemen Politik, Pertahanan dan Keamanan PKS ini.

Perusahaan Israel turut serta dalam acara 'International Automation Technology & Materials Handling Exhibition', yang diselenggarakan di Kemayoran, Jakarta, sejak 3 Desember hingga 6 Desember 2008. Kehadiran perusahaan tersebut mendapat protes dari 7 anggota DPR RI.

"Kami memprotes terhadap kehadiran Israel dalam pameran dagang di Jakarta," ujar anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Al Muzzammil Yusuf dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Jumat (5/12/2008).

Menurut Muzzammil, hal ini mengindikasikan pemerintah tidak konsisten dengan amanat UUD 1945 dan dukungannya kepada perjuangan kemerdekaan Palestina. Untuk itu pemerintah diminta mempertanggung jawabkan hal ini kepada publik.

"Deplu, Dep. Perindustrian dan Depkum HAM (yang membawahi imigrasi) perlu memberi penjelasan terbuka ke publik dan DPR mengapa perusahaan Israel bisa ikut serta," terang Ketua Departemen Politik, Pertahanan dan Keamanan (Polhankam) PKS ini.

Muzzammil menambahkan, Israel adalah simbol arogansi masyarakat dunia, atas berbagai tindakannya terhadap Palestina. Tindakan yang telah dilakukan terhadap Palestina antara lain, memenjarakan 40 anggota parlemen dan menteri kabinet Palestina, termasuk Ketua Parlemen Palestina, Abdul Aziz Dweik.

Selain itu, Israel juga melarang bantuan kemanusian masuk ke wilayah Gaza dan membuat terowongan di Masjidil Aqsho. Israel, imbuh dia, juga telah melanggar 6 resolusi PBB tentang hak pengungsi Palestina.

Pemerintah Indonesia pun diperingatkan agar tidak membuka hubungan dengan Israel dalam bentuk apapun.

"Itu bisa mencederai perasaan umat Islam dan bangsa Indonesia yang anti penjajahan dan anti pelanggaran HAM," tegas mantan wakil ketua Komisi III DPR tersebut.

"Pemerintah harus segera mengusir perusahaan Israel tersebut," pungkas anggota Komisi I DPR itu.

7 Anggota DPR yang menolak kehadiran perusahaan Israel dalam pameran di Jakarta selain dirinya adalah Suripto (FPKS), Abdilah Toha (Fraksi Partai Amanat Nasional/FPAN), Joeslin Nasution (Fraksi Partai Golongan Karya/FPG), Azlaini Agus (FPAN), Nursyahbani (Fraksi Kebangkitan Bangsa/FKB). Al Muzzammil tidak menyebutkan nama perusahaan israel yang mengikuti pameran tersebut.

(dakta.com)

Tuding Ba'asir Khawarij, Bukti PMII Tidak Paham

Abu Bakar Ba'asyir bertekad akan tetap datang memenuhi undangan sebagai khatib shalat Idul Adha di Lumajang meskipun ditentang organisasi pemuda muslim setempat. Dia menilai tudingan para penentangnya yang menyebutnya khawarij adalah tudingan dari orang-orang yang tidak paham definisi khawarij.

"Insya Allah saya akan tetap datang. Kata panitianya, baik Bupati maupun kepolisian setempat mempersilakan saya untuk datang. Jadi tidak ada masalah, apalagi yang mempersoalkan saya (datang ke Lamajang) juga hanya sekelompok orang saja," ujar Ba'asyir saat ditemui detikcom di rumahnya di dalam kompleks Pesantren Al Mukmin Ngruki, Jumat (5/12/2008).

Dia juga menilai tudingan para penentangnya yang menyebutnya sebagai khawarij karena sering mengkritik Pemerintah adalah tudingan dari orang-orang yang tidak memahami sepenunhya tentang definisi orang atau sekelompok orang yang bisa disebut sebagai khawarij.

Mengkritik pemerintah secara terbuka, menurut Ba'asyir, memang tidak sesuai dengan akhlak Islam. Kritik harus dilakukan secara tertutup atau pertemuan empat mata. Namun dengan syarat pemerintahannya adalah pemerintahan Islam yaitu pemerintahan yang menggunakan dasar-dasar hukum Islam.

"Salah satu yang dilakukan khawarij adalah kegemaran mengkafirkan kelompok lain di luar kelompoknya dan mengkritik pemerintahan secara terbuka. Tapi kalau saya mengkritik terbuka pemerintahan di negara ini, tidak bisa dikategorikan khawarij karena bukan pemerintahan Islam," lanjutnya.

Ba'asyir menduga para penentangnya itu adalah orang-orang yang mengaku salafi yang selama ini memang menentang dakwahnya. Bahkan sebelumnya pernah beredar selebaran dari kelompok tersebut yang mendeskreditkannya dengan menyebutnya sebagai tokoh khawarij yang harus diperangi.

"Saya dituding sebagai khawarij oleh mereka yang mengaku-aku sebagai kelompok salafi itu. Padahal saya ini penentang keras khawarij. Saya tidak pernah menuding orang yang berbuat maksiat adalah orang kafir seperti tudingan kaum khawarij terhadap si maksiat itu," kata Ba'asyir.

Ba'asyir tidak menganggap penolakan kedatangannya ke Lumajang itu sebagai masalah besar. "Dulu pernah diancam demo besar-besaran di Banyuwangi, setelah saya datang yang demo hanya delapan orang. Pernah pula diancam di Trenggalek, tapi setelah saya datang juga tidak ada apa-apa," kata Ba'asyi

Sebelumnya Ketua Cabang PMII lumajang Choirul Anam kepada detiksurabaya.com saat ditemui di sekretariat PMII di Jalan Kyai Ghozali, menyatakan khotbah Idul Adha Ba'asyir dikhawatirkan bisa memprovokasi masyarakat Lumajang untuk melakukan kekerasan. Sebab, kata dia, ajaran ustad Ba'asyir terkenal dengan ajaran Khawaridj, yang selalu menentang pemerintah.

(dakta.com)

Al-aqso diinjak Yahudi, kita Berdiam Diri ?!

Pemerintah Jordania mengecam keras pemerintah Israel. Sebab, mereka mengizinkan 70 anggota ultranasionalis Yahudi memasuki Kompleks Masjid Al Aqsa di Jerusalem Timur.

Menteri Negara Informasi dan Komunikasi Jordania, Nasser Judeh, menilai tindakan Israel bisa memprovokasi perasaan umat Islam.

"Jordania menganggap Israel, sebagai penjajah wilayah itu, bertanggungjawab langsung terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum internasional dalam kasus tersebut dan akibat yang berbahaya bagi mereka," kata Naser Judeh, pada Kamis 4 November waktu setempat.

Judeh menyerukan masyarakat dunia maupun pihak-pihak terkait proses perdamaian untuk mendesak Israel menghentikan pelanggaran-pelanggaran dan tindakan provokasi tersebut. Sebab hal itu bisa berdampak negatif terhadap perundingan-perundingan perdamaian yang sedang berlangsung antara Israel dan Palestina.

Kompleks Masjidil Aqsa direbut Israel dari Jordania pada Perang Enam Hari 1967. Berdasarkan perjanjian perdamaian yang disepakati kedua negara pada 1994, Israel mengakui hak Jordania untuk mengurus semua tempat suci Muslim dan Kristen di Jerusalem Timur.

(dakta.com)