Di saat negara sedang kesulitan uang, renovasi Gedung Nusantara I DPR memakan biaya yang mengejutkan. Kabarnya, untuk renovasi ruang kerja dan toilet plus keramiknya dan furniturnya, DPR mengeluarkan kocek Rp33 miliar lebih.
Berdasarkan info yang didapat Waspada Online, Rabu (12/11), untuk renovasi ruang kerja dan toilet di Gedung Nusantara I, DPR menghabiskan kocek Rp26.263.848.000. Sementara untuk pembangunan 10 kamar kerja baru dan furniturenya, dana yang dikeluarkan mencapai Rp7.205.253.000. Total untuk renovasi gedung di Komplek MPR/DPR tersebut Rp33.469.101.000.
Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim. Menurut dia, renovasi tersebut sudah berlangsung. Namun anggota DPR baru diberitahu pada 4 November 2008, saat masa reses.
"Saya dengar cerita, saya cek, ternyata memang benar dibongkar. Dan tidak ada sosialisasi. Anggota diberitahu pada 4 November, itu kan sudah reses. Dalam pembongkaran ruang kerja di Nusantara I, kita semakin sempit karena diambil 80 cm untuk ruangan sekretaris pribadi dan tenaga ahli," keluh Lukman, Jakarta.
Lukman tidak melihat adanya urgensi pembongkatan tersebut. Karenanya, dia meminta pekerjaan renovasi dihentikan dulu.
"Bayangkan saja, sudah sempit dikurangi lagi. Yang seharusnya diubah itu ruang sidang paripurna yang membuat para anggota tenggelam. Seperti gedung teater, besar sekali. Seharusnya kecil saja (ruang paripurna)," imbuhnya.
Di tempat terpisah Sekjen DPR Nining Indra Saleh membantah renovasi gedung Nusantara I DPR dilakukan diam-diam pada saat reses. Renovasi dengan menambah 10 kamar kerja baru, di ruangan anggota dewan telah dibahas sebelumnya oleh anggota DPR.
"Dilakukan waktu reses ini agar anggota dewan tidak terganggu dalam menjalankan tugas atau aktivitasnya. Makanya, kita laksanakan malam hari," kata Nining dalam konferensi persnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/11).
Dituturkan Nining, renovasi ruangan anggota dewan yang berada di gedung nusantara I itu, sebelumnya sudah dibahas di kalangan anggota dewan. Pembahasan itu dilakukan pada 17 Juli 2008 lalu.
"Dewan sudah menetapkan dengan mengangkat tenaga ahli tanggal 17 Juli 2008," ujar Nining
Renovasi itu, lanjut Nining, untuk menampung bertambahnya jumlah tenaga ahli. Karena, selama ini tenaga ahli hanya menjadi alat kelengkapan semata. Karenya itu, tenaga ahli tidak memiliki tempat atau ruangan. Apalagi, pada pemilu mendatang, setiap anggota dewan didampingi satu orang tenaga ahli.
"Jumlah total keseluruhan 730-an. Harusnya Tenaga ahli berada dalam satu ruangan dengan anggota dan tidak berkeliaran," ucap Nining.
Sedangkan Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan Instalasi Sekjen DPR, Diding Harbamin menjelaskan anggaran renovasi tersebut membutuhkan dana sekitar Rp 33 miliar. "Semua proses sudah terpenuhi. kita sudah tender," ucap Diding.
Untuk renovasi ruang kerja, lanjut Diding, ada 8 kontraktor yang terlibat. Dalam tender yang menang adalah PT Pembangunan Perumahan. Sebab, perusahaan tersebut mengajukan anggaran paling rendah sebesar Rp 25,6 miliar.
Sementara untuk furnitur ruangan dewan sebanyak enam perusahaan yang mengikuti tender. Pemenang tendernya adalah PT Cahaya Sakti Investindo Succes dengan anggaran Rp 6,9 miliar.
"Jadi, sisanya dari Rp 33 miliar itu nanti akan dikembalikan", pungkas Diding.
Berdasarkan informasi yang diterima INILAH.COM, renovasi ruang kerja dan toilet di Gedung Nusantara I DPR, khusus untuk ruang kerja dan toilet memerlukan anggaran sebesar Rp 26.263.848.000.
Sedangkan untuk pembangunan 10 kamar kerja baru dan furniturnya dibutuhkan biaya Rp 7.205.253.000. Sehingga total anggaran yang dikeluarkan untuk renovasi tersebut Rp 33.469.101.000.
(dakta.com)
Berdasarkan info yang didapat Waspada Online, Rabu (12/11), untuk renovasi ruang kerja dan toilet di Gedung Nusantara I, DPR menghabiskan kocek Rp26.263.848.000. Sementara untuk pembangunan 10 kamar kerja baru dan furniturenya, dana yang dikeluarkan mencapai Rp7.205.253.000. Total untuk renovasi gedung di Komplek MPR/DPR tersebut Rp33.469.101.000.
Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim. Menurut dia, renovasi tersebut sudah berlangsung. Namun anggota DPR baru diberitahu pada 4 November 2008, saat masa reses.
"Saya dengar cerita, saya cek, ternyata memang benar dibongkar. Dan tidak ada sosialisasi. Anggota diberitahu pada 4 November, itu kan sudah reses. Dalam pembongkaran ruang kerja di Nusantara I, kita semakin sempit karena diambil 80 cm untuk ruangan sekretaris pribadi dan tenaga ahli," keluh Lukman, Jakarta.
Lukman tidak melihat adanya urgensi pembongkatan tersebut. Karenanya, dia meminta pekerjaan renovasi dihentikan dulu.
"Bayangkan saja, sudah sempit dikurangi lagi. Yang seharusnya diubah itu ruang sidang paripurna yang membuat para anggota tenggelam. Seperti gedung teater, besar sekali. Seharusnya kecil saja (ruang paripurna)," imbuhnya.
Di tempat terpisah Sekjen DPR Nining Indra Saleh membantah renovasi gedung Nusantara I DPR dilakukan diam-diam pada saat reses. Renovasi dengan menambah 10 kamar kerja baru, di ruangan anggota dewan telah dibahas sebelumnya oleh anggota DPR.
"Dilakukan waktu reses ini agar anggota dewan tidak terganggu dalam menjalankan tugas atau aktivitasnya. Makanya, kita laksanakan malam hari," kata Nining dalam konferensi persnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/11).
Dituturkan Nining, renovasi ruangan anggota dewan yang berada di gedung nusantara I itu, sebelumnya sudah dibahas di kalangan anggota dewan. Pembahasan itu dilakukan pada 17 Juli 2008 lalu.
"Dewan sudah menetapkan dengan mengangkat tenaga ahli tanggal 17 Juli 2008," ujar Nining
Renovasi itu, lanjut Nining, untuk menampung bertambahnya jumlah tenaga ahli. Karena, selama ini tenaga ahli hanya menjadi alat kelengkapan semata. Karenya itu, tenaga ahli tidak memiliki tempat atau ruangan. Apalagi, pada pemilu mendatang, setiap anggota dewan didampingi satu orang tenaga ahli.
"Jumlah total keseluruhan 730-an. Harusnya Tenaga ahli berada dalam satu ruangan dengan anggota dan tidak berkeliaran," ucap Nining.
Sedangkan Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan Instalasi Sekjen DPR, Diding Harbamin menjelaskan anggaran renovasi tersebut membutuhkan dana sekitar Rp 33 miliar. "Semua proses sudah terpenuhi. kita sudah tender," ucap Diding.
Untuk renovasi ruang kerja, lanjut Diding, ada 8 kontraktor yang terlibat. Dalam tender yang menang adalah PT Pembangunan Perumahan. Sebab, perusahaan tersebut mengajukan anggaran paling rendah sebesar Rp 25,6 miliar.
Sementara untuk furnitur ruangan dewan sebanyak enam perusahaan yang mengikuti tender. Pemenang tendernya adalah PT Cahaya Sakti Investindo Succes dengan anggaran Rp 6,9 miliar.
"Jadi, sisanya dari Rp 33 miliar itu nanti akan dikembalikan", pungkas Diding.
Berdasarkan informasi yang diterima INILAH.COM, renovasi ruang kerja dan toilet di Gedung Nusantara I DPR, khusus untuk ruang kerja dan toilet memerlukan anggaran sebesar Rp 26.263.848.000.
Sedangkan untuk pembangunan 10 kamar kerja baru dan furniturnya dibutuhkan biaya Rp 7.205.253.000. Sehingga total anggaran yang dikeluarkan untuk renovasi tersebut Rp 33.469.101.000.
(dakta.com)