MUI Beri Hokben Sertifikat Halal

Kabar gembira bagi anda yang selama ini meragukan kehalalan produk makanan cepat saji ala Jepang Hoka-hoka Bento (Hokben)? Nah Keraguan itu akhirnya terjawab suah sekarang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan sertifikat halal bagi restoran ini.

"Seingat saya itu memang sudah keluar per 24 September 2008," ujar Ketua MUI Amidhan kepada detikcom, Kamis (6/11/2008). Amidhan sedang berada di Jeddah saat dihubungi.

Menurut Amidhan, sertifikat halal tersebut berlaku selama dua tahun. Setelah itu Hokben harus memperpanjangnya.

Ditambahkannya, sertifikat halal baru pertama kali dikeluarkan oleh MUI. "Dulu yang mengeluarkan DKI. Pokoknya sekarang ini sudah halal," kata Amidhan.

Staf di kantor MUI yang enggan disebutkan namanya menyatakan sertifikat halal Hokben baru akan dibagikan pada pertengahan Oktober.
(dakta.com)

Hidayat: Obama, Serahkan Alex Manuputty !

"Jangan sampai anda malah 'tidak berterima kasih' kepada Indonesia yang telah pernah anda singgahi dengan malah mendukung kebijakan separatisme di Indonesia," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Barack Obama yang terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat (AS) diharapkan mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Obama diharapkan mengekstradisi tokoh separatis Republik Maluku Selatan (RMS) Alex Manuputty yang diberi suaka di AS.

"Saya kira sangat positif kalau Obama menghargai dan menghormati Indonesia dengan tidak melindungi tokoh separatis itu," tegas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2008).

Tak hanya ekstradisi tokoh RMS itu, Hidayat juga menegaskan Obama juga harus menghormati NKRI dalam isu Papua Barat, yang pernah dimunculkan Partai Demokrat, tempat Obama bernaung.

Jika presiden yang tak pernah tumbuh dan kembang di Indonesia saja mengakui Indonesia yang berdaulat, imbuh Hidayat, mestinya Obama yang pernah hidup di Indonesia seharusnya menjadi bagian yang menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

"Jangan sampai anda malah 'tidak berterima kasih' kepada Indonesia yang telah pernah anda singgahi dengan malah mendukung kebijakan separatisme di Indonesia," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

"Siapa tahu dia pernah makan singkong dan jagung di sini. Yang jelas dia juga pernah berhubungan dengan orang Indonesia," imbuh dia.
(dakta.com)

Amrozi CS Di Eksekusi Jumat Pukul 03.00 ?

Tempat eksekusi telah diputuskan di kawasan perbukitan di bekas LP Nirbaya, Nusakambangan, Cilacap. Lokasi ini terletak sekitar 3 KM dari LP Batu, tempat Amrozi cs ditahan dan diisolasi. Saat ini, tiga tiang untuk eksekusi terhadap tiga otak bom Bali itu telah disiapkan sejak beberapa hari lalu di perbukitan itu.

Sedangakan Waktu pelaksanaan eksekusi terhadap tiga terpidana mati bom Bali I Amrozi, Imam Samudra, dan Muklas Rencananya, akan dieksekusi mati pukul 03.00 WIB, Jumat (7/11/2008).

Sumber detikcom menyatakan segala persiapan untuk eksekusi sudah final. "Keputusannya, eksekusi akan dilakukan pada pukul 03.00 WIB besok pagi," kata dia kepada detikcom, Kamis (6/11/2008).

Tempat eksekusi telah diputuskan di kawasan perbukitan di bekas LP Nirbaya, Nusakambangan, Cilacap. Lokasi ini terletak sekitar 3 KM dari LP Batu, tempat Amrozi cs ditahan dan diisolasi. Saat ini, tiga tiang untuk eksekusi terhadap tiga otak bom Bali itu telah disiapkan sejak beberapa hari lalu di perbukitan itu.

"Eksekusi pada hari Jumat pukul 03.00 WIB itu sebenarnya sudah diputuskan sejak lama. Tapi, tidak tahu mengapa kok beritanya jadi simpang siur. Hari Jumat ditentukan, karena bagi para terpidana, itu hari baik," kata sumber tersebut.

Di tengah kegelapan, Amrozi cs akan menghadapi tim penembak dari Polda Jateng. Setelah mereka ditembak mati, ketiga jenazahnya akan ditangani tim medis untuk dikeluarkan pelurunya. Setelah diproses secara Islam, jenazah akan diterbangkan ke Lamongan dan Serang.

"Jenazah Amrozi dan Muklas akan diterbangkan ke Lamongan dan jenazah Imam Samudra akan diterbangkan ke Serang untuk diserahkan kepada keluarga dan dimakamkan," ujar dia. Dua heli saat ini sudah disiapkan di kawasan Nusakambangan.

Sumber itu memastikan bahwa jadwal eksekusi itu sudah final. "Tapi, kalau nanti kemudian ada perubahan lagi, berarti itu ada kendala sangat-sangat teknis di lapangan," jelas dia.

Sementara itu Tim Pengacara Muslim (TPM) keluarga terpidana mati Amrozi dan Muklas alias Ali Gufron, Fahmi Bahmied meminta kepada pemerintah agar eksekusi ditunda hingga ada jawaban dari surat yang dikirim ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Permintaan tersebut merupakan kesepakatan keluarga terkait dengan eksekusi Amrozi Cs.

"Kami mewakili keluarga meminta agar eksekusi ditunda sampai jawaban dari presiden kami terima," kata Fahmi Bahmied kepada wartawan saat baru tiba di Desa Tenggulun, Solokuro, Lamongan, Kamis (6/11/2008).

Fahmi menjelaskan, surat yang dikirim ke presiden juga dilakukan Imam Samudera di Serang, Banten. Surat-surat itu dikirim via pos sebanyak 3 lembar. Saat ditanya wartawan isi surat itu, Fahmi mengaku tidak tahu isi surat.

Namun yang pasti, jelas dia, keluarga meminta kepada pemerintah untuk menunda eksekusi sampai ada surat balasan dari presiden.
(dakta.com)

Walikota Marah, RS Mitra Larang Berjilbab

Kasus larangan berjilbab yang dilakukan RS Mitra Keluarga Bekasi (RSMKB) terhadap karyawannya mendapat perhatian serius dari Wali Kota Bekasi, Mochtar Muhammad. Menurutnya, jika kasusnya berlarut-larut, pihaknya segera memanggil pihak RSMKB.

''Pihak Mitra Keluarga (RSMKB) sudah jelas melakukan kesalahan,'' tegasnya, Rabu (5/11).

Kasus Wine Dwi Mandella yang dipecat karena mengenakan jilbab oleh RSMKB mengejutkan Mochtar Muhammad, wali kota Bekasi.

Dari keterangan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Agus Darma Suwandi, Rabu (5/11), pihak RSMKB telah mengirimkan surat yang menyatakan bahwa perusahaan menerima Wine untuk kembali bekerja per 7 November 2008. Menanggapi hal ini, wali kota menyatakan bahwa kasus ini sudah menjadi pelajaran untuk semua pihak agar tidak ada lagi tindakan diskriminasi rasial di Kota Bekasi.

Sayangnya, di surat tersebut, menurut Agus, tidak ada keterangan mengenai perubahan peraturan di RSMKB dalam hal pemakaian jilbab bagi karyawan muslimah lainnya. ''Di surat ini, hanya menyebutkan nama Wine Dwi Mandella dipekerjakan kembali dengan menggunakan jilbab dan manset,'' ujarnya.

Menurut Agus, jika Wine diperbolehkan bekerja dengan menggunakan jilbab, otomatis pekerja lainnya juga diperbolehkan bekerja dengan menutup aurat.

Ditemui terpisah, Heri Koswara, ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, menyatakan bahwa pertemuan pada hari Senin (10/11) nanti tetap akan berlangsung. Pihak RSMKB, kata Heri, tetap harus mempertanggungjawabkan keputusannya di hadapan setiap pihak yang terkait. ''Lagi pula, isi pernyataan mereka belum tuntas, belum ada keterangan mengenai nasib karyawan lainnya.''

Wirda Saleh, kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, mengaku belum mengetahui hal tersebut. ''Aturan (larangan berjilbab) tersebut pasti tidak tertulis karena Dinkes tidak mungkin mengizinkan aturan pelarangan jilbab.''

Tugas Dinkes sebagai regulator, menurut Wirda, mengkaji setiap peraturan yang dibuat oleh RSMKB sebelum mengizinkannya beroperasi. ''Jika ada aturan semacam itu, pasti tidak akan kami perbolehkan.''

Wirda juga menambahkan bahwa jilbab tidak mengganggu kinerja seorang perawat. Maka, tidak masuk akal jika masih ada pihak yang melarang pekerjanya berjilbab.

Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan Tommy, selaku ketua Asosiasi Rumah Sakit Kota Bekasi. Menurutnya, hal ini tidak pantas dilakukan oleh perusahaan karena hal ini berkaitan dengan kebebasan beragama. ''Seharusnya, tidak boleh dilakukan,'' ujar Tommy yang terkejut karena baru mengetahui berita tersebut. ARSI beranggotakan 25 RS Swasta; dari jumlah keseluruhannya, sebanyak 34 rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Salah satunya adalah RSMKB di Bekasi Barat.

ARSI tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan setiap rumah sakit. ''Setiap rumah sakit mempunyai kebijakannya masing-masing,'' kata Tommy. Namun, ia tidak setuju jika ada aturan semacam itu. Tommy yang juga menjabat sebagai direktur RS Graha Juanda, Bekasi Timur, mengatakan bahwa pihak ARSI akan mengagendakan perkara ini dalam pertemuan ARSI selanjutnya. Tujuannya, mengimbau pihak RSMKB serta rumah sakit lainnya agar tidak menerapkan aturan semacam ini. ''Perwakilan mereka tidak datang saat rapat ARSI Kamis (30/10) lalu,'' ungkapnya.

Wine Dwi Mandella saat dikonfirmasi menyatakan rasa terima kasihnya atas dukungan dari berbagai pihak akan kasusnya ini. ''Saya merasa banyak yang menemani perjuangan saya ini.''

Mengenai masalah ini, Manajer HRD dan personalia RSMKB, drg E Setyodewi belum berkomentar. Meski sudah dihubungi melalui telepon selularnya, namun yang bersangkutan tak menjawab.
(dakta.com)

Iran:Bush Gagal Pimpin AS, Suara Republik Anjlok!

�Kemenangan Obama dari Partai Demokrat, adalah tanda kegagalan Partai Republik. Sekaligus kegegealan Bush memimpin AS,� kata Wakil I Ketua Majlis (Parlemen) Iran Mohammad-Hassan Aboutorabi-Farid.

Beberapa pejabat senior Iran, Rabu (5/11) waktu setempat, mengeluarkan komentar mengenai hasil pemilihan presiden Amerika Serikat. Kemenangan calon presiden dari Partai Demokrat Barack Obama dinilai sebagai tanda kegagalan George W Bush.

�Kemenangan Obama dari Partai Demokrat, adalah tanda kegagalan Partai Republik. Sekaligus kegegealan Bush memimpin AS,� kata Wakil I Ketua Majlis (Parlemen) Iran Mohammad-Hassan Aboutorabi-Farid.

Perubahan seperti itu, lanjutnya, dapat memainkan peran penting dalam hubungan masa depan antara Amerika Serikat dan Asia secara keseluruhan. Begitu juga Timur Tengah secara khusus.

"Jika Washington mengesahkan kebijakan yang sesuai dengan perhatian kenyataan global, itu dapat meningkatkan hubungan dengan negara regional dan dunia Muslim," katnaya.

Seorang penasihat senior Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Sayyed Ali Khamenei juga menganggap kemenangan Obama dalam pemilihan presiden AS sebagai hadiah dari kegagalan pemerintah Bush.

"Rakyat Amerika harus mengubah kebijakan mereka guna membebaskan diri dari rawa yang dibuat oleh Presiden Bush buat mereka," kata Haddad Adel, mantan ketua Majlis Iran sebagaimana dikutip IRNA.
(dakta.com)